Mengurangi Tingkat Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Vietnam

Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Vietnam

Tahukah Anda bahwa Vatikan adalah negara berpenduduk paling sedikit di dunia, hanya 1000 jiwa? Sementara itu, tingkat korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Vietnam mencapai rata-rata 15.000 orang setiap tahun (Tuoitrenews, 2017). Cemaslah kita terhadap fenomena ini karena menyebabkan konsekuensi buruk  baik bagi ekonomi, maupun manusia. Terlebih, kondisi masalah tersebut di Vietnam belakangan ini sangat parah dibandingkan negara lain karena 86% dominasi pelaku dan korban kecelakaan berada pada umur produktif (Dantri, 2012). Pada tahun 2017, kecelakaan lalu lintas di Vietnam berjumlah  20.000 kasus yang merenggut 8267 korban tewas dan 17.000 korban luka (Tuoitrenews, 2017). Bahkan, pada tahun 2015, jumlah korban tewas karena kecelakaan lalu lintas dari sumber Kepolisian mencapai 8670 orang, sedangkan dari sumber Kementerian Kesehatan sebesar 15.386 orang.

Di sisi lain, Negeri Matahari yang sempat mempunyai tantangan sama dengan Vietnam sudah berhasil mengurangi fenomena tersebut. Takashi Oguchi, Institut Ilmu Industri, Universitas Tokyo (2016), menyebutkan bahwa Jepang telah mengalami tingkat kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi karena perkembangan ekonomi yang terjadi cepat dari tahun 1950-an sampai tahun 1970. Misalnya, tingkat kecelakaan di Jepang mencapai titik tertinggi pada tahun 1970 dengan 16.756 kasus yang berakibat fatal. Meskipun demikian, pada tahun 2017, Jepang telah mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ke rekor terendah sejak tahun 1948, di bawah 3.700 orang (Citi-cost, 2017). Jumlah kecelakaan yang meningkat bertahap di Vietnam menjadi masalah serius bagi masyarakat di sana sehingga pemerintah negara yang terletak di Asia Tenggara ini harus merevisi kebijakannya dengan mengacu pada kebijakan Jepang yang terbukti efektif mampu mengatasi masalah jumlah kecelakaan di negaranya.

Situasi Lalu Lintas di Jepang – dari Posisi Terburuk hingga Posisi Terbaik

Traffic Accidents in Fiscal Year 2014, NPA of Japan, 2015
Traffic Accidents in Fiscal Year 2014, NPA of Japan, 2015

Sejak proses “motorisasi” dimulai di Jepang setelah Perang Dunia Kedua, ada empat era utama mengenai kecenderungan kecelakaan terjadi di Negeri Matahari, yakni hingga 1970, 1970-1981, 1981-1992, dan dari tahun 1992 hingga sekarang. Pada era pertama, korban tewas per tahun meningkat tajam, bahkan para pengamat menyebut bagian terakhir dari periode ini sebagai era “Perang Lalu Lintas” karena tingkat pengendara yang tewas melebihi jumlah total orang yang meninggal dunia di Jepang selama Perang Sino-Jepang Pertama (1894–1895). Setelah itu, karena keterpurukan korban meninggal dunia setiap tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1981, periode ini merupakan era kedua. Namun, korban tewas dalam laka lantas tiap tahun merangkak naik lagi di era ketiga (1981 hingga 1992) dan akhirnya sudah mencapai 11.452 orang. Di era keempat dan terakhir, yang dimulai pada tahun 1992, jumlah kecelakaan per tahun menunjukkan peningkatan, sedangkan pengendara yang tewas setiap tahun menurun secara bertahap merupakan kecenderungan yang terlihat aneh karena secara umum, jumlah korban tewas per tahun berkaitan dengan tingkat kecelakaan per tahun. Sesudah mencapai puncaknya pada awal tahun 2000, jumlah laka lantas cenderung menurun drastis hingga kini.

Bukanlah kebetulan dalam keberhasilan pemerintah Jepang kerena mereka berusaha keras untuk mengurangi baik jumlah kecelakaan, maupun tingkat pengendara yang tewas. Beberapa penelitian “sebelum dan sesudah” setelah meneliti kondisi lalu lintas di Jepang mengatakan bahwa simbol lalu lintas efektif dalam mengurangi tingkat kecelakaan. Jumlahnya meroket dari 15.000 pada tahun 1970 menjadi 95.000 pada tahun 1980 dengan persentase tingkat pengurangan sebesar 31-64%, 32-75%, dan 50-89% masing-masing untuk jumlah kecelakaan, korban luka, dan korban meninggal dunia (M. Koshi, S. Kuriyama, M. Kobayashi, M. Katakura, 1986). Tambahan pula, menyediakan “shinkansen”, MRT, serta skyliner merupakan langkah pemerintah Jepang mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dengan kecepatan 270 km per jam, kereta api bernama Shinkansen dapat menjangkau kota kedua terbesar di Jepang, Osaka dari Tokyo (552 km) dalam tempo 2 jam 30 menit (Kompas, 2012).

Pemerintah Jepang tidak hanya memperbaiki infrastruktur transportasi, tetapi juga menciptakan peraturan dan undang-undang. Karena perkembangan proses motorisasi, anggota parlemen Jepang telah merilis dua undang-undang lalu lintas dan bermacam-macam peraturan lalu lintas. The Road Transport Vehicle Act yang didirikan pada tahun 1951 untuk memastikan keamanan kendaraan transportasi, kemudian direvisi  dan mengharuskan semua kendaraan penumpang yang diproduksi setelah 1975 dilengkapi dengan sabuk pengaman. Sementara itu, The Road Traffic Law yang diciptakan pada tahun 1971 direvisi pada tahun 1985 dan 2007 mewajibkan bukan hanya pengemudi dan penumpang di depan, melainkan juga penumpang di belakang memakai sabuk pengaman (M. Koshi, S. Kuriyama, M. Kobayashi, M. Katakura, 1986). Japan Automotive Federation (JAF) melaporkan bahwa persentase penggunaan sabuk pengaman secara keseluruhan rata-rata 98%, 93%, dan 35% di antara pengemudi, penumpang di kursi depan, dan penumpang di kursi belakang pada tahun 2014. Berkat baik undang-undang, maupun peraturan tersebut, bermacam-macam penelitian ilmiah telah mengungkapkan keefektifan penggunaan sabuk pengaman sebagai alat untuk mengurangi tingkat kecelakaan, maupun korban tewas.

Belajar dari kasus di Negeri Matahari, tidaklah dapat melewatkan pentingnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Sistem poin yang diperkenalkan pada tahun 1969 menetapkan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan atau melakukan pelanggaran hukum akan mendapat sejumlah poin, kemudian jika jumlah total poin itu mencapai tingkat tertentu, polisi lalu lintas dapat menangguhkan atau mencabut lisensinya (M. Koshi, S. Kuriyama, M. Kobayashi, M. Katakura, 1986). Mendapatkan lisensi mengemudi di Jepang merupakan proses yang sulit dicapai karena memakan waktu lama dan berbiaya tinggi. Bayangkan diri Anda sebagai pengemudi Jepang, Anda seharusnya mematuhi undang-undang lalu lintas supaya Anda tidak membuang-buang waktu dan uang itu. Di samping itu, meskipun orang Jepang telah mendapatkan lisensi itu, mereka masih harus mengikuti pelatihan setiap 3 tahun. Memasukkan materi mengenai keselamatan lantas dalam pendidikan sejak TK dan SD juga merupakan komponen yang penting.

Kecelakaan Lalu Lintas di Vietnam: Terjadi Terus-menerus

Pemerintah Jepang telah berhasil mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, sedangkan kejadian yang sama belum ditemukan di Vietnam. Jumlah tersebut membuat Vietnam berada di peringkat pertama negara dengan rasio kematian  tertinggi akibat kecelakaan lalu lintas di dunia (WHO, 2010). Selain data mengenai tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatat pada awalnya, fakta tentang kondisi kendaraan yang menyebabkan orang meninggal dunia juga harus kita perhatikan. Departemen Kepolisian Lalu Lintas Vietnam mengumumkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan sepeda motor paling banyak, yaitu sebesar 70,18%. Tambahan pula, kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan mobil cenderung meningkat bertahap dan masalah dari pengemudi mobil sebesar 27% dari totalnya (Zing News, 2017). Penyebab dari laka lantas masih didominasi faktor manusia, seperti mengantuk, lelah, dan kurang konsentrasi.

Keterkejutan masyarakat Vietnam ketika melihat atau mengalami kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal disebabkan oleh berberapa alasan yang bukan hanya objektif, melainkan juga subjektif. Sementara kemajuan tidak disertai kesiapan infrastruktur dan penataan jalan, transportasi umum sediaan pemerintah belum menjanjikan karena hanya bus sekarang. Proyek “sky train” yang telah dimulai puluhan tahun yang lalu, tetapi belum diselesaikan hingga saat ini menyebabkan ketidakpercayaan rakyat Vietnam mengenai kelayakannya. Karena kelemahan tentang transportasi umum, mayoritas penduduk Vietnam harus menggunakan kendaraan pribadi, misalnya motor atau mobil. Selain kesadaran rakyat masih rendah, undang-undang lalu lintas yang berlaku di Vietnam kurang tegas dan belum dapat membuat mereka jera untuk melakukan aksi pelanggaran.

Dari 2 kasus tersebut, disimpulkanlah keunggulan dari kebijakan pemerintah Jepang, serta kelemahan dari kebijakan pemerintah Vietnam dalam proses mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang sama. Dilihat dari kasus Jepang, karena hukum yang berlaku sangat tegas, rakyat Jepang tidak mempunyai pilihan apa pun, kecuali mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas. Selain infrastruktur jalan di sana telah modern, sistem transportasi umum yang sangat maju menimbulkan warga lebih menyukai menggunakan transportasi itu daripada kendaraan pribadi. Sebaliknya, keterlambatan pemerintah Vietnam dalam menggunakan dana investasi lalu lintas secara efektif, serta kelalaian hukum merupakan kelemahan dalam proses mengurangi angka kecelakaan di sana. Di samping itu, pemerintah Vietnam belum menanamkan kesadaran hukum lalu lintas pada warga masyarakat.

Keberhasilan pemberlakuan kebijakan Jepang patut dicontoh oleh pemerintah Vietnam. Jika dilihat dari sudut kebijakan, yang terutama perlu diperhatikan oleh pemerintah Vietnam adalah memperbaiki infrastruktur jalan. Kedua, mereka seharusnya mempercepat persiapan transportasi umum, misalnya menyelesaikan proyek “sky train” yang berada di ibukota Hanoi. Ketiga, sebanyak-banyaknya baik polisi lalu lintas, maupun CCTV disediakan di jalan untuk memastikan keselamatan dan mencegah pelanggaran undang-undang lalu lintas. Selain itu, karena Vietnam masih negara berkembang dan bergantung pada pertanian yang menyebabkan beberapa mobil yang tidak berjalan  aman, kendaraan itu harus dilarang operasi dengan keras.

Selain infrastruktur jalan, undang-undang lalu lintas di Vietnam juga perlu revisi agar lebih efektif dan resmi. Karena yang penting tentang sebuah negara adalah kekuasaan pemerintahannya dibangun atas hukum, sistem undang-undang lalu lintas yang tegas baru dapat membuat rakyat jera untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang tersebut harus disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara terus-menerus. Tambahan pula, undang-undang itu sebaiknya termasuk pendidikan sekolah tingkat dasar, dengan pengetahuan bagaimana berkendara yang baik dan benar serta tentang keselamatan berkendara.

Harapan Masyarakat Vietnam

Karena angka kecelakaan lalu lintas di Vietnam cenderung meningkat tajam, pemerintah Vietnam seharusnya menemukan cara yang efektif. Menurut hemat saya, yang penting adalah persepsi masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas, yaitu penduduk Vietnam harus mematuhi undang-undang lalu lintas yang berlaku di sana. Vietnam pasti dapat mengatasi masalah tersebut, namun memakan waktu lama. Selain itu, permerintah, masyarakat, dan kepolisian harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close